Pajak Restoran 10 Persen, Pengusaha Warung Makan Lembata Mengeluh

LEWOLEBA, FBC-Sejumlah pengusaha warung makan di kota Lewoleba keluhkan tarif pajak restoran sebesar 10 persen dari pendapatan perhari, oleh pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Dispenda PKAD). Penetapan pajak itu dilakukan berdasarkan hasil observasi petugas pajak.

Menurut pengelola warung makan, pajak restoran sebagaimana yang ditetapkan pemerintah dirasa memberatkan. Bagaimana tidak, kendati omset usaha mereka terbilang kecil, namun dalam setahun mereka dipaksa membayar pajak dengan kisaran tiga sampai belasan juta rupiah.

Besaran pajak ini di tetapkan berdasarkan observasi petugas pajak setempat. Anehnya lagi, penetapan pajak yang di hitung beradasarkan omzet bruto perhari itu di hitung dengan waktu normal, padalah untuk waktu-waktu tertentu para pengusaha tidak menjalan usaha, seperti hari libur keagamaan, sakit maupun urusan lainya.

Wagiman, pemilik sekaligus pengelola warung makan Bayuwangi misalnya, ditetapkan pajak terhutang selama untuk tahun 2014 sebesar Rp. 8.640.000. Pajak terhutang Wagiman sebagaimana terbaca dalam surat Dispenda PKAD nomor Dispenda PKAD.900/99/III/2015 perihal Penyampaian Perhitungan Omzet dan Pajak Terutang tanggal 27 Maret 2015 dihitung berdasarkan jumlah orang makan sebanyak 20 orang dengan rata-rata harga menu sebesar Rp. 12 ribuh, dimana omset usaha satu hari untuk warung makan Banyungi sebesar Rp. 240 ribuh atau Rp. 7. 200.000 untuk satu bulan, dimana omzet usaha setahun di hitung sebesar Rp. 86.400.000.

Dengan demikian, menurut Dispenda, pajak terutang pengusaha rumah maka Banyuwangi untuk satu tahun pajak sebesar Rp. 8.640.000 atau 10 persen dari Rp. 86.400.000.

Foto Ilustrasi : Salah satu warung di Lewoleba lembata. (Foto : FBC/Yogi Making)

Foto Ilustrasi : Salah satu warung di Lewoleba lembata. (Foto : FBC/Yogi Making)

“Saya tidak mungkin nolak untuk bayar pajak pak, tetapi kalau sampai angkanya sebesar itu, terus terang lebih baik saya tutup warung terus pulang ke Jawa. Warung saya itu di kompleks perkantoran, pelanggan saya adalah pegawai tetapi pemerintah hitungnya satu minggu 7 hari. Lha..orang warung saya bukanya cuman lima hari, karena pagawai kerjanya dari hari senin sampai Jumad. Warung saya libur Sabtu dan Minggu, saat pegawai libur. Selain itu ada hari yang saya tidak jualan karena hari libur, kami sakit, atau mudik lebaran. Apa memang begitu, warung tidak buka tetapi pajaknya tetap di hitung atau bagaimana? Terus terang kami tidak mampu bayar sebesar itu,” keluh Wagiman kepadafloresbangkit.com, Selasa (7/4/2015).

Ditemui di tempat usahanya di sekitar kompleks perkantoran pemerintah, Ake Lohe, Lamahora, Kecamatan Nubatukan, pengusaha rumah makan asal Banyuwangi itu mengaku telah melayangkan surat keberatannya kepada Pemerintah melalui Dispenda PKAD, Bupati, Ketua DPRD dan Inspektorat Lembata, guna meminta keringanan dan perhitungan ulang atas pajak yang di tetapkan kepadanya.

Tanggapan perhitungan pajak terutang juga di sampaikan Abu Sohir. Pemilik warung makan Lamongan I ini mengaku pajak yang di tetapkan pemerintah terasa mencekik leher.

“Di tempat saya cuma 2 meja makan, tetapi pajak yang di tetapkan untuk saya sampai Rp. 2.340. 000 untuk satu tahun. Saya sudah ajukan surat keberatan, dan minta keringanan. Pemerintah juga harus bisa lihat, disini apa-apa mahal, beras saja sampai 450 ribu satu karung yang 50 Kg. Sudah dapat untung kecil, kami malah di bikin makin berat dengan pajak,” kata Sohir.

Mereka juga memprotes penetapan pajak yang dilakukan berdasarkan observasi, menurut mereka, cara itu tidak tepat karena observasi hanya dilakukan sehari, dimana pengunjung yang datang sangat bervariasi. Anehnya pemerintah menetapkan angka pajak sesuai jumlah pengunjung saat observasi di lakukan.

“Saya kasih contoh pak, misalnya saat petugas datang ada rombongan berjumlah 30 yang lagi makan, dia mencatat kunjungan 30 orang. Padahal, besok dan seterusnya hanya 5 orang, terus apa saya harus bayar untuk 30 orang?” kata Sohir.

Pajak rumah makan sebagaimana terbaca dalam surat Dispenda PKAD Kabupaten Lembata, di tetapkan besadarkan Perda nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati nomor 59 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Daerah.

Dikatakan dalam surat yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Aloysius Buto, perhitungan pajak seharusnya dilakukan sendiri oleh wajib pajak setiap hari, namun karena hal itu tidak dilakukan maka sesuai Perbub nomor 59 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Daerah pasal 9 ayat (1) angka tiga, pajak tertutang di hitung secara jabatan.

Pajak Restoran sebagaimana Perda nomor 2 tahun 2011 mencakup rumah makan, cafetaria, warung, kantin, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. (Yogi Making)

Segera Dibangun BLK untuk TKW di NTT

Next Story »

Lembata Belum Tahu Kekurangan Soal UN

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *