LKPJ Bupati Sikka, Fraksi PDIP Nilai Pemerintahan Sikka Berjalan Lamban

MAUMERE, FBC – Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Sikka atas Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Bupati Sikka Tahun Anggaran 2014, beberapa waktu lalu, menilai pemerintahan Bupati Drs.Yoseph Ansar Rera dan Wakil Bupati Drs.Paolus Nong Susar berjalan lamban dan  pragmatis.

“Awalnya rakyat kagum tatkala pemimpin pilihan mereka menebar mimpi dan angan untuk membawa perubahan yang lebih baik dari pemimpin yang sebelumnya. Rakyat bangga dan bahagia bahwa hidupnya akan lebih baik, daerahnya pasti akan maju dengan terus menggeliatnya pembangunan di segala bidang. Tidak kalah pentingnya bahwa rakyat juga sangat yakin bahwa roda birokrasi akan ditata lebih baik secara profesioanal,“ sebut Sekretaris Fraksi PDIP, Stef Sumandi dalam membacakan pemandangan umum Fraksi PDIP tersebut.

Stef Sumandi,S.Fil, Sekertaris Fraksi PDIP DPRD Sikka. ( Foto : FBC/Ebed de Rosary )

Stef Sumandi,S.Fil, Sekertaris Fraksi PDIP DPRD Sikka. ( Foto : FBC/Ebed de Rosary )

Ditambahkan Fraksi PDIP, cita – cita besar dari para pendahulu yang berharap Kabupaten Sikka akan lebih baik, lebih maju dan lebih berkembang di kemudian hari, mungkin sekarang tinggal kenangan dan sulit diwujudkan jikalau pemimpin yang ada saat ini memiliki karakter dan gaya kepemimpinan yang lamban. Paket Ansar (Ansar Rera -Nong Susar- Red) ungkap PDIP, masih bersifat pragmatis hanya untuk diri dan kelompoknya sendiri. Ditambah lagi beber PDIP  dalam pemandagan fraksi tersebut, paket Ansar belum memiliki rasa kecintaan dan tanggung jawab yang tulus kepada rakyat dan daerah yang dimpimpinnya.

“ Paket An-Sar lebih memilih sibuk dengan urusan mutasi PNS yang cenderung sarat KKN, balas dendam, dan balas jasa politik, Maka amatlah penting jika roda pemerintahan ini patut untuk kita kritisi terus-menerus. Konsep Gelora yang merupakan slogan dan ikon kerjanya An-Sar untuk saat ini masih pepesan kosong yang belum menunjukan geliat dan tajinya, “ papar Fraksi PDIP.

Tidak Mampu

Hal senada juga disampaikan Fraksi PKP Indonesia. Dikatakan ketua Fraksi PKP Indonesia Alfridus Melanus Aeng dalam pemandangan umum fraksinya, sumber daya manusia di pemerintahan seakan tidak seimbang dengan sumber dana yang dialokasikan sehingga pemerintah tidak mampu mengelola secara profesional kepariwisataan di kabupaten ini.

Fraksi PKP Indonesia mencontohkan, peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan pariwisata daerah sebagai payung hukum ntuk kebijakan arah pembangunan kepariwisataan, hingga saat ini belum diajukan untuk dibahas, sementara dana untuk penyusunan rencana peraturan daerah tersebut tidak sedikit jumlahnya yang telah dianggarkan dan dikelola.

“ Capaian pelaksanaan pembangunan urusan parwisata yang dibanggakan oleh pemerintah sesuai pidato pengantar Bupati Sikka di mana yang dikembangkan adalah satu objek wisata tapi sangat disayangkan, bupati Yoseph Ansar Rera tidak menjelaskan di mana dan bagaimana objek wisata yang dikembangkan tersebut “ tegas PKP Indonesia seperti dibacakan Afridus.

Fraksi Demokrat bahkan menyindir pengelolaan pariwisata di Sikka dengan mengatakan bahwa semua proyek dikerjakan serampangan dan sporadis tanpa simpul.Festival Pantai Koka sebut fraksi Demokrat dalam pemandangan umum fraksinya, menelan dana ratusan juta rupiah tapi sekarang hilang tak berbekas. Fraksi mendapati lokasi pantai yang semrawut dengan bangunan lapak acak-acakan. Pada sisi selatan ada bangunan lopo yang hanya rangka saja dan sudah tidak terurus. Di dekatnya, dekat bibir pantai ada tanaman jagung milik masyarakat.

“ Site plan belum ada tapi buat festival. Suati proses perenancanaan yang aneh “ tulis Fraksi Partai Demokrat. (ebd )

Gelar Nonton Bareng, Panitia Galang Dukungan bagi Azizah KDI

Next Story »

Pembenahan Birokrasi dan Pertanian Harus Jadi Fokus Pembangunan Manggarai

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *