Guru Masih Berdiri di Kelas

Oleh : Canisius Maran

Musim ujian nasional (UN), selalu mendebarkan hati. Bukan hanya siswa dan orang tua, juga para guru yang bertanggungjawab penuh atas kelulusan siswa. Bersyukurlah jika semuanya berhasil, namun ada rasa pilu ketika guru dan murid harus berpisah setelah sekian lama bersama dalam suasana belajar mengajar yang sudah tentu selalu menyenangkan hati.

Canisius Maran, Co-Founder Inditera (Institut Studi Potensi daerah), Jurnalis, tinggal di Jakarta

Canisius Maran, Co-Founder Inditera (Institut Studi Potensi daerah), Jurnalis, tinggal di Jakarta

Itulah peristiwa yang selalu terjadi setiap tahun di lingkungan sekolah, memberi kesan mendalam bagi siswa bahwa sekolah merupakan “rumah” kedua bagi mereka, tempat mereka menimba ilmu dan pengetahuan serta segala hal yang berhubungan dengan bekal untuk hidup.

Dan dari sekolah pula, para siswa mendapat banyak hal lain yang berhubungan dengan pengembangan pribadi, menyangkut sikap tegas, disiplin, berinisiatif, kreatif dan rasa saling menghargai satu sama lain. Siswa banyak belajar tentang fondasi kepribadian, membuat siswa lebih tangguh, belajar mengatasi masalah, jujur, karena hal-hal dasar seperti itu kadang terlewat orang tua di rumah, yang terkadang mempunyai kerisauan sendiri.

Apa yang diperoleh di sekolah, teruji dengan sendirinya di masyarakat karena guru selalu mengajarkan yang baik dan benar. Namun ada cukup banyak faktor dari luar terbawa siswa ke sekolah, akibat kemajuan teknologi informasi dan pengaruh lingkungan, sering justru malah menyulitkan guru menjalankan fungsi keluhurannya. Mengapa?

Bagaimana pun guru juga memiliki hati nurani, dimana diluar kompetensi professional yang merupakan hal utama, guru juga memiliki kompetensi sosial. Misalnya, menjadi pendengar yang baik bagi siswa dan orang tua murid, bagaimana memberi rasa empati bagi siswa, juga sesama rekan guru dan para pegawai di lingkungan sekolah.

Di bidang professional, misalnya masalah manajemen kelas, tentang bagaimana mengelola sebuah kelas agar tercipta suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, bagaimana agar guru dapat mengajarkan semua mata pelajaran yang sudah tersusun baku.

Artinya, kelas adalah segalanya bagi guru, terasa luas dan tenang bagaikan sebuah samudra, karena antara guru dan murid sudah tercipta suasana nyaman dan menyenangkan dalam kegiatan belajar mengajar dan dalam hubungan antara guru dan siswa di lingkungan sekolah.

Karena itu, guru kelas adalah sosok yang paling dicintai muridnya. Tetapi bagaimana agar guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik jika untuk mendapat haknya, guru seringkali harus berjuang sendiri padahal waktu guru sudah tersita sepanjang hari di kelas.

Meski tidak mengharap penghargaan atas profesi yang dia jalankan, guru juga manusia biasa seperti kita, yang harus selalu menjaga stamina supaya tetap segar berdiri di depan kelas. Karena tidak sedikit guru yang kurang memperhatikan kesehatan dirinya karena haknya tertahan.

Dan ketika kita membaca dan mendengar nasib guru, terutama yang belum memiliki status guru tetap, atau guru tidak tetap (GTT), atau guru honor yang kisaran gajinya Rp 250.000,- sampai Rp 300.000,- atau guru yang haknya (TPG) masih tertahan, muncul pertanyaan, mungkinkah guru bisa menjalankan tugasnya dengan baik jika nasibnya sendiri belum menentu?

Seperti pemberitaan tentang dua ratus ribu guru PNS daerah tidak menerima tunjangan profesi guru (TPG) triwulan pertama tahun 2015, karena masih harus menunggu validasi Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SK-TP) melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menyangkut jam mengajar dan bidang mengajar yang katanya tidak linear dengan Dapodik. Pertanyaan kita ada berapa guru-guru dari Flores masuk kategori ini dan mengapa bisa terjadi?

Dapodik adalah konsep pengelolaan data pendidikan bersifat relational dan longitudinal. Dengan begitu program-program perencanaan pendidikan menjadi lebih terarah. Dapodik dinilai lebih mempermudah penyusunan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangun pendidikan sehingga keberadaan dan identitas tenaga pendidik dapat ditelusuri.

Artinya jika ada guru PNS daerah belum memperoleh TPG karena masih harus menunggu validasi SK-TP melalui Dapodik, kesimpulan paling sederhana yaitu database kepegawaian daerah sangat amburadul sehingga membingungkan para guru mengenai status dan haknya sebagai pegawai daerah. Belum lagi ketiadaan perangkat keras (hardware) teknologi informasi di sekolah agar mempermudah kerja guru-guru yang waktunya sudah tersita di kelas.

Ternyata tekun mendidik dan membagi waktu mengajar, belum cukup memenuhi kualifikasi Permendikbud No. 62/2013, menyangkut Dapodik agar SK-TP bisa terbit. Cerita sukses guru membentuk watak siswa, mendidik siswa-siswa cerdas yang memiliki energi tinggi dan rasa ingin tahu luar biasa serta ego besar, meski tidak mudah toh harus dilakukan karena masa depan siswa ada di tangan guru.

Menurut Kathy Paterson dalam bukunya “55 Teaching Dilemmas” (Grasindo, 2007), guru memerlukan arah yang jelas sebagai kekuatan dari dalam yang akan memberi keyakinan, ketenangan dan kesabaran yang dapat mengontrol kehendak hati.

Namun jangan kan Dapodik sebagian guru PNS daerah belum valid menyebabkan mereka belum menerima TPG. Sinyalemen Kordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus beberapa waktu lalu bahwa ribuan pemilik sertifikasi profesi guru PNS daerah di sejumlah kabupaten NTT belum menerima pembayaran TPG dengan nilai milyaran merupakan indikasi ketidakberesan pemerintah daerah memperhatikan hak guru PNS daerah.

Padahal, penyaluran TPG PNS dan bukan PNS 2015 diatur dalam Perpres No. 162 tahun 2014 tentang Rincian APBN-TA 2015. Juga Permenkeu No 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Dana Transfer ke daerah dan desa. Itulah perangkat lunak sebagai dasar hukumnya.

Sementara petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi guru PNS daerah melalui mekanisme transfer daerah menjelaskan transfer dana TPG PNS daerah dari kas negara ke kas daerah dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun. Dengan besarnya 30 persen pada triwulan satu, 25 persen pada triwulan kedua, 25 persen pada triwulan ketiga dan 20 persen triwulan keempat.

Rentang waktu pembayaran periode pertama Januari-Maret, dibayar awal April, periode kedua April-Juni dibayar awal Juli. Periode ketiga Juli-September dibayar awal Oktober dan periode keempat Oktober Desember dibayar pada awal Januari.

Menurut Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Ditjen Pendidikan Dasar Kemendikbud, Sumarna Surapranata, Dinas Pendidikan daerah sesuai kewenangannya harus melaporkan penyerapan dana TPG paling lambat akhir April untuk pelaporan triwulan satu, sedangkan laporan triwulan kedua paling lambat akhir Juli begitu seterusnya triwulan ketiga dan keempat.

Bagi daerah yang tidak melapor penyerapan TPGnya, akan ditunda pencairannya pada periode berikut. Hal ini untuk menghindari agar tidak menumpuk. Sekali lagi, kalau ada kemacetan seperti disebut diatas, pertanyaannya dimana dan mengapa?

Sementara sekilas Permendikbud No. 62/2013 terasa kurang adil jika dikaitkan penghasilan guru honorer yang mengajar di sekolah negeri dan guru honorer yang mengajar di sekolah swasta.

Mereka terdiri dari guru kelas, guru pendidikan jasmani (penjas), dan guru muatan lokal (mutlok) yang sampai kini belum memperoleh penghasilan atau gaji yang layak bahkan tidak setara Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/K/K).

Sebagai gambaran, Keputusan Gubernur NTT No. 248/KEP/HK/2014 tentang besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) NTT tahun 2015 Rp 1,25 juta/bulan, sementara Komponen Hidup Layak (KHL) di NTT sebesar Rp 1,652 juta/bulan.

Menyangkut tenaga guru honor, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan akhir 2014 telah berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Crisnandi. Tentang banyaknya guru honorer dan penghasilan yang tidak sebanding dengan kisarannya, dengan apa yang telah mereka ajarkan kepada anak didik.

Juga penafsiran guru honorer, baik lama mengajar dan keterlibatan pemerintah daerah dalam perekrutan. Kita tentu berharap akan ada perbaikan nasib guru honorer daerah supaya mereka bisa mengajar dengan penuh semangat, sambil tersenyum dan berharap, gaji guru honorer swasta menjadi tanggungan APBN benar-benar menjadi nyata.

Bagaimana pun, hal-hal seperti ini sejatinya sudah dipahami sepenuhnya oleh kepala daerah yang pada masa kampanye kepala daerah waktu itu mengobral janji untuk memperhatikan nasib guru. Sebagaimana kenyataan, guru, baik yang masih aktif, maupun yang sudah pensiun mempunyai pengaruh sangat kuat dan mengakar dalam masyarakat.

Tanpa bermaksud menghitung potensi politik guru, terutama yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), harus diakui guru-guru PGRI paling luas tingkat sebarannya, dari organisasi hingga ke tingkat ranting (sekolah), dan sudah pasti memiliki daya pengaruh luar biasa, menukik tajam hingga ke desa-desa.

Karena itu, apa yang dikatakan guru selalu dipercaya dan dijalankan karena suara guru sudah dianggap sebagai suara Nabi. Namun sungguh disayangkan, jika pemanfaatan potensi politik guru tidak diimbangi kepedulian menyeluruh terhadap nasib dan status guru.

Dan ketika suara guru membawa mereka memasuki Rujab (rumah jabatan), guru masih juga berdiri di kelas, menatap ruang kelas yang masih kosong, menanti murid yang akan selalu datang dan pergi, meninggalkan guru yang masih juga berdiri di depan kelas, sampai hari ini!!!

Pesan Pendek untuk Calon Bupati Manggarai dan Manggarai Barat

Next Story »

Komodo Pota, Nasibmu Kini

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *