Di Balik Pembongkaran “Rumah Pintar Kanawa” yang Diresmikan Ibu Ani Yudhoyono

Rumah Pintar Kanawa yang dibongkar oleh pemilik tanah (Foto : FBC/Kornelius Rahalaka)

Rumah Pintar Kanawa yang dibongkar oleh pemilik tanah (Foto : FBC/Kornelius Rahalaka)

LABUAN BAJO, FBC- Rumah pintar Kanawa boleh disebut sebagai salah satu situs bersejarah di Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar). Betapa tidak, meskipun belum lama dibangun, tepatnya tahun 2013 lalu, namun bangun tersebut memiliki nilai sejarah yang tinggi lantaran dibangun oleh para istri Menteri Kabinet Indonesia Bersatu pada masa pemerintahan Presiden SBY.

Bangunan itu diresmikan secara langsung oleh ibu negara Ani Yudhoyono saat Sail Komodo 14 September 2013 lalu. Sayang, bangunan yang diperuntukan bagi pendidikan anak usia dini itu beberapa waktu lalu dibongkar secara sepihak oleh pemilik lahan. pemilik lahan beralasan, sebagian bangunan rumah dibangun di atas tanah miliknya. Namun, entah mengapa pemerintah setempat diam seribu bahasa.

Aksi pembongkaran rumah pintar Kanawa menarik perhatian banyak pihak bukan hanya karena bangunan itu termasuk situs bersejarah tetapi karena diduga kuat pemerintah tidak mampu membayar ganti rugi atas sebagian lahan milik warga.

Asisten III Setda Mabar, Agus Hama mengakui terus terang perihal ketidakmampuan Pemda Mabar membayar ganti rugi tersebut. Pemda Mabar sebut Hama, terpaksa membiarkan pemilik tanah membongkar sebagian bangunan tersebut karena sesuai dengan perjanjian awal bahwa jika pemerintah tak mampu membayar ganti rugi, maka pemilik lahan berhak membongkar bangunan yang ada.

Perjanjian tersebut dijadikan dasar bagi pemilik tanah membongkar sebagian bangunan yang ada. Menurut informasi yang dihimpun menyebutkan, sebagain lahan merupakan tanah milik negara dan sebagian lainnya merupakan hak milik warga.

Anehnya, pada saat dibangun, tidak dilakukan pengukuran untuk mengetahui batas antara tanah negara dan tanah warga. Belakangan, pemilik lahan mendesak pemda agar melakukan pengukuran. Alhasil, sebagian bangunan ternyata dibangun di atas tanah milik warga yakni seluas tujuh meter. Pemda mengaku, saat dibangun tidak dilakukan pengukuran terlebih dahulu.

Siapa yang Bertanggung-jawab?

Aksi pembongkaran rumah pintar Kanawa mendapat sorotan banyak pihak lantaran selain merugikan keuangan negara, kasus tersebut bisa jadi merupakan potret buram proses pembanguan di banyak daerah.

Pemerintah Manggarai Barat sendiri terkesan masa bodoh dan memilih melemparkan tanggung jawab kasus itu kepada pemerintah pusat. Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula tampak pasrah atas kasus pembongkaran ini. Bupati Dula mengaku tidak ingin berpolemik apalagi masalah pembongkaran ini dibawah ke ranah hukum.

Bupati Dula pun membantah isu yang beredar bahwa pihaknya pernah mengeluarkan surat keterangan yang berisikan bahwa tanah untuk bangunan rumah pintar tersebut adalah milik negara.

Menurut Bupati Dula, pembangunan rumah pintar hanya untuk kepentingan Sail Komodo dan waktu itu pemilik lahan bersedia memberikan tanahnya untuk dibangun. Pemerintah kata bupati Dula, tidak mempersoalkan pembongkaran tersebut karena pembangunan rumah pintar hanya demi kepentingan Sail Komodo.

Bahkan Bupati Dula menyatakan, pihaknya telah menyiapkan lahan untuk membangun rumah pintar yang baru berlokasi tak jauh dari lokasi lama. Alasan Bupati Dula mendapat tanggapan beragam dari banyak pihak. Mereka menilai, jawaban Bupati Dula sebagai bentuk “cuci tangan”terhadap kasus yang terjadi. Pasalnya, pembangunan rumah pintar tersebut berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati terkait status tanah.

“Surat keterangan bupati tersebut menjadi dasar bagi pemerintah pusat cairkan anggaran untuk pembangunan gedung. Jadi, alasan bupati itu mengada-ada,”ujar Yohanes Romualdus, seorang warga.

Sementara kontarktor pelaksana, Blasius Janu menegaskan, pembangunan rumah pintar Kanawa di lokasi Kampung Tengah berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bupati Dula.

Blasius memastikan surat keterangan status tanah itu diterbitkan oleh Bupati Dula setelah terjadi polemik di tengah masyarakat terkait status tanah. “Bupati silakan membantah. Kami punya bukti surat itu,” tandas Janu.(Kornelius Rahalaka)

Pelayanan Tidak Maksimal, Anggota DPRD Ende Marahi Direktur BPJS

Next Story »

Siswa-Siswi SMK Yohanes XXIII Maumere, Galang Dana Dukung Azizah

One Comment

  1. gusti dulla
    April 16, 2015

    biarkan aja masyarakat ribut…yg penting saya sudah nikmati uang fee…

    Reply

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *