Pedagang Pakaian Bekas di Lewoleba, Protes Kebijakan Menteri Perdagangan

Marwati pedagang pakain bekas di lapak jualan pakaian bekas miliknya di pasar Pada, Lewoleba. (Foto : FBC/Yogi Making)

Marwati pedagang pakain bekas di lapak jualan pakaian bekas miliknya di pasar Pada, Lewoleba. (Foto : FBC/Yogi Making)

LEWOLEBA, FBC- Sejumlah pedagang pakaian bekas di pasar Pada, Lewoleba, Lembata menolak kebijakan Menteri Perdagangan RI tentang larangan penjualan pakaian bekas impor. Para pedagang terancam kehilangan pekerjaan jika Kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan RI itu ditindaklanjuti pemerintah daerah.

“Jelas keputusan itu sangat merugikan dan sudah pasti kami tolak, karena berjualan pakaian bekas ini adalah sumber hidup dan sudah puluhan tahun kami lakoni. Kalau pemerintah larang apa alasannya? Jangan karena ada satu atau dua masalah di tempat lain lalu dianggap bahwa seluruh pakaian bekas itu ada penyakit. Mestinya juga dibuktikan, apakah benar pakaian yang kami jual ini ada penyakitnya? Selama kami jualan disini tidak pernah ada pembeli yang datang mengeluh,” kata Man, pedagang pakaian bekas pasar Pada, senin (16/2/2015).

Demikian juga dengan Marwati. Perempuan muda ini mengatakan, adalah sangat terhormat bila pemerintah menertibkan rumah bordiran di kota Lewoleba, ketimbang menertibkan pedagang rombengan (pakain bekas-red).

“Mana yang lebih terhormat, menjajakan diri di rumah pelacuran yang berisiko pada penyebaran penyakit AIDS atau berjualan pakaian bekas?. Orang yang datang beli disini tidak hanya masyarakat biasa, tetapi para istri pejabat termasuk para dokter. Terus terang kami gelisah, karena kebijakan pemerintah untuk larang berjualan pakaian bekas itu sangat merugikan. Kami mau hidup dengan apa?. Lebih baik tutup lokalisasi dari pada larang kami jualan pakaian bekas. Kami ini kerja halal untuk cari makan,” timpal Marwati seru.

Kendati belum mendapat sosialisasi dari pemerintah setempat, namun para pedagang pakaian bekas di pasar Pada Lewoleba ini mengaku resah karena informasi tentang kebijakan Menteri Perdagangan RI untuk melarang penjualan pakaian bekas itu sudah ketahui sebelumnya dari berita media massa.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) Kabupaten Lembata, Ambrosius Lein saat dihubungi, Senin (16/2/2015) terkait kebijakan larangan penjualan pakaian bekas impor itu mengatakan, belum mendapat edaran resmi dari pemerintah pusat.

Namun demikian, Instrukksi lisan sebagaimana yang disiarkan pemerintah pusat melalui media-media massa nasional itu akan ditindaklanjuti.

Menurutnya, keputusan pemerintah pusat itu berkaitan dengan sumber hidup pedagang pakaian bekas, karena itu pemerintah kabupaten Lembata akan mengambil langkah bijak, agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap kehidupan para pedagang.

“Jadi ada dua solusi yang mau kita tawarkan ke pedagang, pertama batasi pasokan pakaian bekas ke Lembata. Jadi mereka jual saja yang ada sekarang, atau yang kedua kita akan tegaskan supaya sebelum dijual, semua pakaian harus di loundry sehingga harga jual ikut naik. Memang kami harus hati-hati dalam menindaklanjuti keputusan menteri perdagangan ini, kerana berdagang pakaian bekas adalah sumber hidup pedagang,” jelas Ambros Lein.

Ditanya tentang rencana penertiban pedagang pakain bekas, Ambros mengatakan Pemerintah Kabupaten Lembata sementara ini belum merencanakan penertiban, karena masih ada agenda penting lain yang harus diselesaikan. (Yogi Making)

Berlomba Bangun Rumah untuk Orang Sakit

Next Story »

Cuaca Buruk, ASDP Tutup Pelayaran Semua Lintasan

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *