Human Trafficking & Bias Gender

SEJAK ratifikasi Deklarasi Universalitas Hak-Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948 di Wina, Austria, wacana politik ekonomi, sosial-budaya dan religious, telah menjadi tema-tema substansial dalam sorotan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam konteks kehidupan sosial-politik di Indonesia sejak era reformasi, telah menunjukkan pelbagai persoalan menyangkut pelanggaran HAM dalam bentuk ketidakadilan (gender), diskriminasi, marginalisasi dan kekerasan, sebagai ancaman terbesar terhadap integritas kemanusiaan yang tentunya tidak cukup diatasi secara formal lewat reformasi hukum semata.

Dalam ranah lokal, di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada khususnya, salah satu fenomena aktual sebagai bentuk pelecehan martabat manusia seturut prisma pemahaman tentang HAM adalah problem “Perdagangan Manusia” (human trafficking), di mana di dalamnya manusia dieksploitasi secara ekonomis, ditindas secara struktural dan dimarginalkan secara sosial, atau manusia bukan lagi dipandang sebagai pribadi yang memiliki hak dan martabat.

Trafficking: Diskriminasi Bias Gender

Istilah “trafficking” berasal dari kata bahasa Inggris “illegal trade” yang berarti perdagangan ilegal. Menurut hasil resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan Anti-Trafficking sebagaimana disahkan dalam artikel 1, disimpulkan bahwa trafficking merupakan suatu “transaksi” atau perdagangan yang melibatkan manusia sebagai subjek (pelaku) sekaligus sebagai objek (korban) dengan berbagai motif kepentingan dan tujuan tertentu baik secara individu maupun kolektif serta bertendensi kekerasan fisik, mental dan psikis.

Secara umum terdapat berbagai faktor penyebab yang melatarbelakangi modus tindakan traficking antara lain: mekanisme hukum dan sistem politik yang cenderung menindas/otoriter terhadap hak kaum perempuan dan anak-anak (kekerasan struktural), tekanan kultural/ budaya (materialistik dan patriarkal), tuntutan ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tingkat pendidikan yang rendah serta minimnya akses terhadap sumber ekonomi dan sosial di negara asal (kemiskinan dan pengangguran).

Sebagai konsekuensi logis, timbul pelbagai stigmatisasi dari trafficking seperti, “Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal, “Tenaga Kerja Wanita (TKW) ilegal, “ Buruh Migran ilegal” dan lain-lain, yang semuanya berbuntut pada persoalan pelanggaran HAM yang begitu masif terjadi di Indonesia.

Pada sisi lain, persoalan gender dimengerti sebagai interpretasi kultural atas tubuh seksual. Dalam alur pemahaman tersebut, individu melalui identitas dan peran gendernya menempati posisi tertentu dalam sebuah tatanan sosial. Maka ketika identitas gender dikonstruksikan dalam konteks sosio-politik dan kultural tertentu, sangat mungkin timbul pelbagai bentuk kebijakan diskriminatif yang cenderung mendiskreditkan posisi dan peran kaum perempuan.

Sebagai contoh konkrit, dalam sistem budaya patriarkal, perempuan yang sudah “ditebus” dengan sejumlah belis, uang atau harta tertentu, harus tunduk kepada laki-laki dan bertanggung jawab untuk mengasuh anak dan menata rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa hampir sebagian dari hak perempuan terperangkap dalam struktur patriarki yang cenderung menindas serta dibentuk oleh stereotip-stereotip kultural sehingga membatasi akses kaum perempuan dalam suatu tatanan sosial yang demokratis.

Maraknya berbagai persoalan trafficking di Indonesia pada umumnya dan di NTT pada khususnya, sudah menjadi kenyataan publik yang tak terbantahkan. Dalam berbgai liputan baik secara audio visual melalui siaran televisi program “warta berita/news”, internet, studi kasus, dan media cetak (buku, koran, majalah), pada umumnya melibatkan perempuan dan anak-anak sebagai pihak korban.

Sebagai contoh, laporan studi kasus tentang maraknya trafficking Perempuan dan Anak di NTT yang dibuat oleh Team Relawan untuk Kemanusiaan-Flores Maumere pada tahun 2008-2010 mencapai 235 kasus. Hal ini menegaskan bahwa di NTT masih dibayangi oleh pelbagai kekerasan dan pelanggaran HAM terutama perempuan dan anak-anak, yang seringkali menjadi sasaran kekerasan.

Maka tindakan perdagangan manusia (human trafficking) selain dipahami sebagai suatu bentuk kejahatan kemanusiaan juga menunjukkan sisi dehumanisasi, di mana manusia (perempuan dan anak-anak) sering menjadi “objek/barang” dari fenomena “transaksi” tersebut.

Dengan kata lain, sisi kemanusiaan yang menjadi bagian utuh dari kodrat manusia sebagai makhluk berakal budi, berhati nurani dan berperasaan, justru terperangkap dalam kubangan penderitaan dan rasa sakit akibat ulah sesama yang sering bersikap manipulatif dan diskriminarif.

Ironisnya, berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang menyertai tindakan trafficking tersebut, cenderung dipandang sebagai sesuatu yang “normal” dan sah-sah saja sehingga jauh dari jangkauan penyelesaian dan intervensi berbagai pihak.

Akibatnya, hak-hak perempuan dan anak-anak Di NTT masih terus berada di bawah lilitan kekerasan yang kian sistematik. Dengan demikian, potret kekerasan multidimensi yang sering dialami kaum perempuan dalam persoalan human trafficking merupakan ancaman dan bencana kemanusiaan yang sekarang sedang menimpa kita.

Hal itu kian diperparah oleh kebijakan daerah yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan sebagai golongan masyarakat yang paling rentan diskriminasi baik dari tujuan maupun sebagai dampak di mana terdapat 63 dari 154 kebijakan daerah yang secara langsung diskriminatif.

Investasi Solusi

Sudah seharusnya persoalan human trafficking berbasis gender diintegrasikan ke dalam mekanisme sistem penegakan HAM sebagai instrumen hukum demi mewujudkan persamaan hak, kesetaraan martabat dan keadilan gender.

Oleh karena itu, upaya-upaya preventif maupun kuratif dengan muatan substansi emansipatoris perlu dilakukan, antara lain: pertama, menguatkan kepedulian/kepekaan gender aparat penegak hukum melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Maka elemen-elemen penegak hukum (polisi, jaksa, hakim pengadilan umum dan hakim pengadilan agama) harus konsisten dan responsif terhadap setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Kedua, mengupayakan perlindungan terhadap Buruh Migran seturut Konvensi Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya serta Perlindungan TKI di Luar Negeri. Hal ini merupakan langkah penting bagi perlindungan dan pemenuhan hak pekerja migran.

Ketiga, melibatkan peran agama melalui dialog bersama lintas agama demi mengimplementasikan teologi keadilan yang berpihak pada perempuan korban kekerasan.

Keempat, dalam konteks pluralitas budaya terutama tatanan sosial patriarkat yang cenderung mendiskreditkan/diskriminatif terhadap peran perempuan, perlu dibangun pemahaman yang konstruktif kepada seluruh masyarakat serta terbuka kepada dialog dan kritik budaya yang selalu bersifat dinamis, sehingga hak-hak asasi perempuan tidak lagi dibelenggu oleh hukum “kodrat” budaya patriarki.

Persoalan menyangkut Hak-hak Asasi Manusia merupakan suatu kenyataan kompleks karena secara inheren menyentuh hakikat eksistensi manusia dan dikonstruksikan secara sistematik dalam seluruh dimensi kehidupan.

Menguatnya epidemi “pasar politik” turut membawa manusia pada pelbagai konflik kemanusiaan; penindasan, diskriminasi, kekerasan dan ketidakadilan. Selagi masih ada kekerasan, kemanusiaan kita belum sepenuhnya merdeka dan kita belum menjadi orang-orang merdeka.

Oleh karena itu, pilihan keberpihakan bersama kaum perempuan untuk keluar dari lilitan kekerasan dan penindasan, menjadi tanggung kita bersama. Memang ini tidak mudah. Namun, bagi para penegak dan pejuang HAM, ideologi bertendensi pragmatis bukanlah pilihan yang tepat, tetapi perjuangan luhur emansipatoris menuju persamaan hak, kesetaraan martabat dan pengakuan jati diri kaum perempuan harus menjadi basis legitimasi penegakan HAM di NTT.**

Ditulis oleh: Guche Montero, koresponden Floresbangkit.com & alumnus STF Ladalero Maumere

Menyingkap Tabir Pembunuhan

Next Story »

Refleksi di Balik Penemuan Tiga Mayat

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *