Tak Satu pun Kasus Korupsi Tuntas di Kejari Lewoleba

uang-korupsi

Ilustrasi

Meski warga terus melaporkan sederetan kasus dugaan korupsi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lewoleba, namun tidak satu pun kasus itu dituntaskan sepanjang tahun 2014 lalu. Mengapa ?

PIHAK Kejaksaan Negeri setempat telah mengumpulkan barang bukti dan keterangan terhadap sederetan dugaan korupsi namun terkendala beragam persoalan. Mulai dari modus penghilangan barang bukti hingga sederetan rekayasa dokumen. Pihak Kejari berjanji mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk penuntasan berbagai kasus dugaan korupsi di tahun 2015 ini.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lewoleba, Didi Haryono, SH. M.H, baru-baru ini menjelaskan, sepanjang tahun 2014, sudah ada upaya pengumpulan barang bukti dan keterangan atas sederetan kasus dugaan tindak pidana korupsi seperti proyek pembangunan pabrik es yang menelan kerugian negara ratusan juta rupiah dan kasus DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun 2011 Pengadaan Buku pada Dinas PPO (Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) Kabupaten Lembata, namun kedua kasus ini terhenti.

Barang bukti berupa pabrik es sendiri hilang dicuri maling. Sementara kasus dugaan korupsi Pengadaan Buku dari Proyek DAK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (PPO) terkendala Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menyatakan tidak ada kerugian yang diakibatkan  proyek tersebut.

“Sepanjang tahun 2014 lalu, meskipun hanya dibantu delapan orang jaksa, tetapi kami sudah berusaha menyelesaikan sejumlah kasus dugaan korupsi seperti pabrik es itu, tetapi saat hendak kami tingkatkan status perkaranya, barang buktinya dicuri. Entah siapa yang mencurinya. Kami sudah melacak hingga pengepul barang bekas di dalam kota Lewoleba, tetapi tidak terlacak. Padahal kuat dugaan ada tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut bernilai ratusan juta rupiah. Begitu juga dengan proyek pengadaan buku dari dana DAK tahun 2011. Hasil pemeriksaan BPK RI di Kupang sudah menyatakan  tidak ada kerugian negara dalam proyek itu,” ujar Kajari Lewoleba, Didik Haryono.

Dikatakan, pada tahun 2015 ini, pihakya sedang mengumpulkan barang bukti dan keterangan (pulbaket) dua kasus dugaan korupsi dana bantuan pembanguan rumah ibadah dari Kementerian Agama dan Dana Bansos Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada Dinas Sosial Kabupaten Lembata.

“Tahun 2015, kami berniat mengoptimalkan penuntasan sejumlah kasus dugaan korupsi. Ada dua kasus yang sedang kami selidiki yakni pembangunan rumah ibadat di dalam kota Lewoleba senilai Rp 1 miliar rupiah dan kasus Bansos pada Dinas Sosial Kabupaten Lembata. Ada 45 kelompok bentukan dinsos, masing-masing kelompok mendapat alokasi aggaran Rp 30 juta. Disinyalir ada kelompok fiktif dan ada dugaan gratifikasi untuk Kepala Dinas Sosial. Sudah banyak saksi yang kami periksa terkait kasus-kasus tersebut. Mudah-mudahan kasus ini dapat kita tingkatkan ke tahap selanjutya sampai tuntas,” ujar Kajari Didik Haryono.

Kas Negara
Kendati tahun 2014 Kejaksaan Negeri Lewoleba boleh dibilang tidak menangani perkara korupsi, namun Kepala Kejaksaan Negeri Lembata, Didi Haryono mengklaim kalau pihaknya berhasil mengembalikan uang senilai Rp 433 juta ke Kas Negara.

Dana yang hampir mencapai setengah miliar rupiah itu diambil dari terpidana dua kasus korupsi yang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Kupang dan tengah menjalani hukuman.

Dijelaskan Kajari, pihaknya menerima ganti rugi keuangan negara senilai Rp 333 juta dari kasus korupsi pengadaan dua unit mobil pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lembata. Selain itu, juga dari ganti rugi dana korupsi dari kasus pengadaan alat budi daya rumput laut dari mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lembata, Edi Sanyoto senilai Rp 50 juta. Serta dari Mohamad Saleh, kontraktor pelaksana pengadaan alat budi daya rumput laut senilai Rp 50 juta.

“Jadi total dana yang dikorupsi dari dua kasus yang telah kami kembalikan ke Kas Negara senilai Rp 430 juta. Kami kembalikan melalui Kas Daerah Kabupaten Lembata,”ujarnya.

Harus Dievaluasi
Publik Lembata harus mengkawal secara ketat, mengevaluasi secara kritis dan terus memberi dorongan kepada aparat kejaksaan untuk tetap komitmen dalam menegakan hukum dan memberantas korupsi di Lembata.

Demikian tanggapan Sekertaris Komisi I DPRD Lembata Petrus Bala Wukak, SH. Piter mengatakan, dugaan korupsi di Lembata bisa diamati secara kasat mata namun hanya sedikit orang yang diproses hukum. Demi pemberantasan korupsi, pihak kejaksaan harusnya lebih proaktif, bukan menanti laporan masyarakat, tegas Piter.

“Untuk tahun 2015 ini kita tidak mau dengar lagi ada alasan soal kurang dana. Soal kurang sumber daya manusia. Kita harap pihak kejaksaan harus proaktif untuk melakukan penyelidikan. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata kalau ada sejumlah uang yang berhasil disetor ke Kas Negara, yang dikembalikan oleh para terpidana. Prestasi macam ini harus terus ditingkatkan, dan kita tunggu apa gebrakan Kejari Lewoleba di tahun 2015 ini,” katanya.

Tanggapan terhadap kejaksaan juga disampaikan warga. Juprianus Lamabelawa, melalui SMS mengatakan, penanganan kasus korupsi tidak sekedar membuat orang masuk penjara namun yang terpenting adalah kerugian negara dapat dikembalikan.

Tokoh Muda Lembata yang baru saja menyelesaikan studi magister hukum di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta ini mengatakan, Kejaksaan Negeri Lembata pun perlu transparan dalam penegakan hukum terurtama penanganan kasus korupsi agar ikut dikawal masyarakat. “Transparansi ini penting dalam penyelenggaraan negera termasuk transparansi dalam penegakan hukum, khususnya di Kabupaten Lembata,” ujarnya. (*)

Penulis: Yogi Making

Editor: EC. Pudjiachirusanto

Alatnya Sederhana, Garamnya Berkualitas

Next Story »

Lengkong Cepang, ‘Tanah Terjanji’ yang Diingkari

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *