Herman Jumad Masan

“Saya Diadili Media Massa”

Eksekusi enam orang terpidana mati karena kasus narkoba di Nusa Kambangan dan Boyolali (Jawa Tengah), belum lama ini, mengingatkan publik akan Herman Jumad Masan yang kini menunggu eksekusi mati di Rutan Maumere

Herman-Jumad-01

Herman Jumad Masan terpidana hukuman mati ditahan di Rutan Maumere. (Foto: FBC/ Ebed de Rosary )

MANTAN pastor yang divonis Pengadilan Negeri (PN) Maumere dan Pengadilan Tinggi (PT) Kupang dengan hukuman seumur hidup karena kasus pembunuhan itu, akhirnya dijatuhi hukuman mati saat mengajukan kasasi di Mahkamah Agung (MA). Dalam sidang yang digelar Selasa (11/02) tahun lalu itu, majelis hakim yang terdiri dari tiga Hakim Agung yakni Timur Manurung (ketua), Gayus Lumbuun, dan Dudu Duswara, keduanya sebagai anggota, menilai Herman terbukti melanggar pasal pembunuhan berencana yakni Pasal 340 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Pasal 338 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 181 KUHP, karena menyembunyikan mayat agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain. Herman Jumad pun dijatuhi hukuman mati.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai tanggapannya terkait hukuman mati yang diterimanya, saya berkesempatan mewawancarai mantan pastor yang pernah bertugas di Paroki Lela, Kabupaten Sikka dan memimpin perusahaan perkebunan kopi dan kakao, PT. Lerolara, milik Keuskupan Larantuka di Hokeng, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur ini. Wawancara dilakukan usai penyerahan remisi bagi tahanan di Rumah Tahanan Negara ( Rutan ) Maumere, baru-baru ini. Berikut petikannya:

Apa makna kemerdekaan menurut Anda?
Kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita hendaknya dimaknai secara utuh saat ini. Dahulu para pejuang, para pendiri negara ini mengorbankan nyawa mereka saat mengusir penjajah untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka. Tapi lebih jauh, sebenarnya kemerdekaan dari aspek kemanusiaan yang utama. Dalam perjalanan setelah 17 agustus 1945 secara umum kita tidak bebas 100 persen.

Penjajahan sampai sekarang masih ada. Contoh konkretnya, kita masih dijajah oleh kemiskinan dan pengangguran yang berakibat lanjut pada pelanggaran aturan. Sebagai salah seorang penghuni rutan, saya melihat secara nyata ada fakta yang perlu disikapi secara baik bahwa, menghuni rutan selain tanggung jawab pribadi sebagai pelanggar hukum, apa yang terjadi tidak bisa dilepas dari situasi dan lingkungannya.

Satu yang menggelisahkan saya adalah terdapat sekian banyak pengangguran. Ketika orang kalah bersaing dalam kehidupan bersama dan di lain pihak sebagai makluk yang perlu bertahan hidup, karena itu bisa saja pilihannya mati atau hidup. Pada saat yang sama dia bisa saja melakukan pelanggaran hukum. Karena itu sebenarnya kemerdekaan mesti dalam arti ini.

Pemerintah yang mengurus negara ini mesti membereskan negara ini sampai kepada setiap manusia sekurang kurangnya bisa hidup layak. Dengan demikian, kita bisa berharap bahwa rutan dan lapas pelan – pelan seperti di negara – negara lain, bila perlu tidak ada penghuninya.

Ketika ada kekeliruan atau kesalahan, penangangan kasus sampai dewasa ini, –saya berbicara sebagai penghuni rutan–, masih seperti cara untuk mendapatkan uang atau the way off making money. Pasar itu bukan saja barang dan jasa tapi sepertinya penegak hukum juga melihat ini sebagai pasar gaya baru untuk bisa menentukan nasib orang. Pertanyaan kita, dari aspek hukumnya kapan kita merdeka.

Saya ingat sekali pemikiran Yunani kuno, sepanjang kita masih dipimpin oleh perut, pemerintahan kita yang berorientasi perut, negara akan tetap stagnan. Kita tunggu sampai negara ini diperintah oleh kepala, otak. Makanya kita sebut kepala negara, pemerintahan yang beralih dari perut melalui hati nurani ke kepala. Ini menjadi tugas dan pekerjaan rutin dari pengurus negara, dan ini jadi makna yang paling dalam dari kemerdekaan menurut saya.

Setelah 69 tahun merdeka, isi kemerdekaan harus dilihat secara lain, kapan warga negara merdeka secara utuh dari seluruh aspek kehidupan. Pertanyaannya seberapa jauh masyarakat ini menjadi makmur, bebas dari tekanan hidup dan perjuangan hidup yang semakin sulit dewasa ini.

Apakah yang ingin Anda katakan terkait hukuman mati yang dijatuhkan MA?
Hukum hendaknya tidak menjadi lahan dimana dengannya orang bisa mengisi perutnya dan bisa mendapatkan uang. Kita berharap orang dihukum karena kesalahannya bukan karena uang atau aspek-aspek di luar hukum. Hukum selama ini dianggap masyarakat lebih membela kaum berduit daripada rakyat jelata. Hukum yang tajam ke atas dan tumpul ke bawah jadi persoalan yang pelik di negeri ini. Saya dihukum bukan karena perbuatan saya, tapi saya dihukum lebih kepada konsep orang, dugaan orang. Kasus saya sendiri tidak punya saksi dan alat bukti cukup.

Secara moril tentu saya bertanggung jawab. Kerangka yang sudah 10 tahun divisum bukan diautopsi. Ketika berbicara tentang sebab kematian, orang akhirnya mengandalkan dugaan. Karena itu saya berani untuk mengambil langkah lain bukan karena saya tidak menerima putusan hukuman mati yang saya terima.

Putusan apa pun saya terima tetapi asalkan kebenaran mesti diutamakan. Saya sudah banding dan kasasi, hukumannya mati. Lalu ke depan ada upaya peninjauan kembali sambil menanti salinan putusan Mahkamah Agung (MA) untuk dilihat faktor apa yang menyebabkan majelis hakim MA menjatuhkan human mati. Jangankan hukuman mati, ada yang lebih dari hukuman mati pun saya rela asal pengadilan mesti bisa menurunkan ceritera yang benar tentang peristiwa saya.

Anda merasa dihukum bukan atas kesalahan yang Anda lakukan?
Seharusnya saya dihukum sejalan dengan apa yang saya perbuat bukan apa yang orang katakan. Ini penting, sebab kebenaran ceritera membuat orang dihukum itu mesti menjadi lebih utama karena tidak akan pernah ada keadilan tanpa ceritera benar. Keputusan hukum harus dibangun di atas kebenaran ceritera, orang dihukum berdasarkan perbuatannya bukan berdasarkan analisa atau dugaan – dugaan. Kejadian ini, bukan saja dialami saya saja tapi banyak teman di rutan yang putusannnya berdasarkan uang. Saya mempunyai bukti putusan PN Maumere.

Saya berani katakan boleh diadili, putusan sangat manipulatif. Saya akan melihat bersama penasihat hukum saya apakah penerapan hukum itu pas atau tidak. Saya tidak membela diri, tiga orang sudah meninggal. Kasus saya sampai hari ini saya katakan kasus kematian bukan pembunuhan. Kalau pun dibilang kasus pembunuhan harus bisa dibuktikan. Karena menurut aturan yang saya sedikit tahu, kalau kasus dengan alat bukti kurang dengan kadar pembuktian lemah mesti mengambil posisi hukuman yang paling lemah. Tetapi dalam kasus saya justru berbeda.

Kasus yang saya alami menjadi gambaran. Cuma satu orang yang mengalami ini tetapi jangan pernah lupa bahwa ada100 lebih orang sesama saya yang ada di Rutan Maumere, tidak semua kasusnya murni. Contoh sederhananya, ketika ancaman ditunjuk, saudara mempunyai ancaman empat tahun, ada pertanyaan dari aparat penegak hukum. Bapakmu kerja apa? Mamamu ada di mana? Tolong datang dan sebagainya. The way off making money dalam hubungannya dengan hukum masih sangat kuat.

Saya setuju dengan sambutan dari Menteri Hukum dan HAM dalam sambutan tertulisnya saat perayaan kemerdekaan 17 Agustus 2014 lalu. Perlakuan tidak adil dalam kaitannya dengan keadilan itu masih sangat kentara. Dan, untuk peradilan di Maumere, saya berani katakan dan boleh dihukum lebih lagi juga tidak apa-apa, terlalu ramai dengan urusan uang.

Apa yang ingin Anda katakan terkait penegakan hukum di negeri ini ?
Peradilan di negeri ini mesti mempunya wasit–sedikit berguru ke Barat– untuk mengurangi aspek absolutisme dari para hakim. Terdakwa juga mesti berhak menandatangani risalah sidang untuk lepas atau terhindar dari kesewang-wenangan mencatat risalah sidang. Ini penting, karena menyangkut kemampuan orang yang berbeda untuk menangkap apa yang disampaikan terdakwa.

Sebenarnya saya agak kurang setuju diwawancarai seperti ini karena daya tangkap orang dipengaruhi oleh hal-hal subjektif, kepentingan-kepentingan tertentu dan sebagainya. Contoh sederhananya, saya diadili lebih oleh media massa. Dari kasus saya sejak saya datang, bulan Februari sampai Agustus saya tidak pernah mengeluarkan pernyatan tentang kasus saya. Tapi di media-media, orang sudah punya ceritera sendiri bahwa saya membunuh.

Pertama kali saya disidik, saya ditanya apakah benar saya membunuh. Oke lah kalau memang saya membunuh, hal ini mesti bisa dibuktikan. Kasus yang saya alami ini, dipaksakan karena ini lebih kepada status saya sebagai seorang imam. Dan, seharusnya menurut aturan gereja saya mesti menghadapi suatu peradilan lain di tingkat gereja. Mestinya hukum punya moral, iya benar. Tapi hal ini mesti bisa dibuktikan secara hukum.Terlalu banyak hal yang ada dalam kehidupan negara kita.

Menurut Anda mental aparat penegak hukum di negeri ini perlu diperbaiki?
Lemahnya penegakan hukum di negeri ini tidak terlepas dari perilaku aparat penegak hukum. Buruknya perilaku oknum aparat penegak hukum terlihat jelas dari banyaknya polisi, jaksa dan hakim yang dijatuhi hukuman akibat mendasarkan keputusan atas suap. Kasus hukum yang menimpa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar jadi gambaran betapa uang dijadikan panglima dalam mengambil keputusan terkait sebuah perkara.

Aparat penegak hukum mesti memisahkan diri dari urusan uang dengan urusan kebenaran dan keadilan. Kalau kita tanya teman-teman di rutan ini, ada yang berani ada yang tidak. Tetapi hampir semua orang ditekan dengan uang. Kasus sama tapi putusannya berbeda.

Sekarang ini, ada satu kasus baru di mana ancamannya 6 tahun, dituntut 1,5 tahun, dan diputus hakim 7 bulan. Tapi jaksa tidak banding. Tapi ketika misalnya dituntut hukuman mati dan diputus seumur hidup, jaksa melakukan banding. Para penegak hukum masih bisa tidak berlaku mewakili yang di atas (Tuhan) untuk memutus nasib manusia yang adalah juga anak Tuhan, bisa tidak? Apakah mereka bisa mewakili perpanjangan Tuhan Yang Maha Adil? Intinya, aparat penegak hukum mesti mengubah perilaku dengan sedikit konsep diri dan konsep tugas yang benar. Tidak untuk kepentingan tertentu tapi untuk menjalankan fungsinya secara benar sebagai perpanjangan tangan Tuhan Yang Maha Adil untuk menentukan nasib manusia.

Menurut Anda keadilan hukum di negeri ini masih belum terwujud?
Keadilan masih jauh panggang dari api. Delik aduan yang mestinya sudah dicabut tapi masih dipakai. Revolusi mental lebih diutamakan bagi para aparat penegak hukum dari pusat sampai daerah. Hukum mesti menjadi panglima dan mesti ada dana dan keberanian membenahi diri. Itu revolusi sesungguhnya.

Satu tambah satu sama dengan dua bukan matematika. Dua ini perlakuan, dua ini kata-kata, dua ini tetap hidup, satu ini situasi. Tapi kita bisa kenal orang dari satu. Dua kurang satu tetap satu. Karena itu konsep mind set dan paradigma orang mesti diubah. Kami tadi nyanyi, generasi yang sekarang masih tanya kata-katanya gimana. Karena apa? Setiap lima tahun berubah. Kita berharap tidak ada kepentingan yang terlalu spesifik, kepentingan sesaat, kepentingan- kepentingan politik

Menurut Anda apakah hukuman mati masih perlu diterapkan di negeri ini?
Secara prinsip hukuman mati tidak perlu ada di negara yang melandaskan dirinya pada Pancasila dengan sila Ketuhanan dan Kemanusiaan. Yang kedua dalam undang-undang dasar sendiri mestinya hal ini tidak ada.Tapi di lain pihak, dilihat dari segi perkembangan negara ini, orang masih was-was mencabut itu karena secara kenyataan orang masih belum bisa menata hidupnya secara lebih mandiri. Misalnya soal pensiunan, apakah negara bertangggung jawab atas warganya dan pada tingkat tertentu dia bisa memberikan pensiun kepada warganya yang bukan pegawai negeri. Bisa tidak?

Seharusnya tidak ada warga negara kelas A dan kelas B, tetapi pertanyaannya apakah negara sudah mampu membiayai masa tua orang atau tidak. Sepanjang itu tidak bisa, kita masih berurusan dengan pelanggaran aturan dan ini berbanding lurus ketika negara maju penghuni rutan berkurang.

Apa yang ingin Anda sampaikan kepada para pemimpin Negara ini ?
Kepada para pemimpin bangsa, saya berpesan agar membangun konsep manusia yang pernah dirusak di hari-hari yang lalu. Karena manusia hanya bisa baik ketika konsep dan hati nuraninya baik. Kita bisa membangun gereja tapi membangun manusia merupakan pertanyaan besar. (*)

Penulis: Ebed de Rosary
Editor: EC. Pudjiachirusanto

Padagang Kaki Lima Bergelar Insinyur

Next Story »

Doa dan Berkat Uskup Menguatkan

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *