NTT, Surga Perdagangan Manusia

human-traficking

Human Traficking – Ilustrasi

BEBERAPA waktu yang lalu, program Mata Najwa di Metro TV, menghadirkan realitas dan kekejaman perdagangan manusia (human trafficking). Najwa Shihab, sebagai tuan rumah Mata Najwa mengemasnya dalam judul: ‘Bisnis Manusia’. Mungkin Najwa Shihab merasa terpanggil untuk menelusuri gurita dan mafia perdagangan manusia yang marak terjadi di tanah air.

Di luar dugaan penulis, ternyata, Najwa sedang menggiring publik untuk menyaksikan lika-liku perdagangan manusia yang yang terjadi di provinsi NTT.

Dalam menguak tabir kegelapan itu, Najwa memang berimbang, ia menghadirkan korban, mantan pelaku, broker atau calo dan juga yang mengadvokasi kaum korban. Yang tak kalah penting adalah Brigadir Rudy Soik, anak NTT yang berani menguak tabir perdagangan manusia yang diduga melibatkan oknum di institusinya sendiri, kepolisian.

Judul yang dikemas Najwa dalam program yang ditayangkan kala itu, menantang serentak menggugah kesadaran orang NTT akan realitas yang satu ini, yang bisa jadi akan menimbulkan reaksi miring. Tapi sepertinya dia berhasil menggiring publik, ke sebuah kesadaran untuk mengamini akan realitas yang sedang terjadi.

Perdagangan manusia yang terjadi di provinsi yang satu ini, menampar nurani, bukan hanya masyarakat, tapi juga para pemangku kekuasaan dan penentu kebijakan di sana. Tapi, itu kalau mereka masih punya nurani.

Darurat Human Trafficking
Masih dari ruang Mata Najwa, Gregorius R. Daeng dari Aliansi Menolak Perdagangan Orang (AMPERA) mengamini NTT darurat human trafficking. Sebab, menurut Daeng indikasinya bisa dicermati dalam realitas dan berita yang ada, di mana setiap harinya ada begitu banyak masalah human trafficking yang terjadi di NTT. Realitas ini membawa provinsi yang satu ini ke situasi ‘darurat’.

Situasi ini, erat kaitannya dengan kondisi sosial yang menjadikan NTT basis perekrutan TKI, TKW illegal. Mereka yang direkrut itu dan menjadi korban, hampir semuanya adalah memiliki latar belang ekonomi dan tingkat pendidikan formal yang minim.

Simak misalnya, pada 2011 silam, sebanyak 216 TKI asal NTT, disekap di Tanjung Uma, Batam oleh PT Tugas Mulia, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja yang sering mendatangkan calon TKI dari NTT, terutama Kupang (Beritasatu.com, 23/06/2011); di kasus Tanggerang di mana dari total 302 korban, 80% berasal dari NTT (Pos-kupang.com 04/09/2014); kasus Medan, dimana dua TKW, asal NTT, Maria Koe Bere (29) dan Marlina Tilman (18), dua warga Desa Oelpuah dan warga Desa Oebobo, Kupang disekap penyalur TKI illegal (merdeka.com, 17/11/ 2014); dan masih banyak kasus TKI, yang memiliki indikasi perdagangan manusia di mana yang menjadi korban adalah anak-anak NTT. Lalu, pertanyaan yang muncul, kenapa NTT?

Berbicara human trafficking dalam konteks NTT, erat kaitannya dengan kesempatan kerja. NTT menjadi basis perekrutan TKW-TKI secara illegal, hampir semua yang yang direkrut itu memiliki masalah ekonomi jauh di bawa standar, tingkat pendidikannya minim, ada yang cuma tamat SD, bahkan ada yang tidak pernah sekolah.

Dalam konteks ini, bisa dikatakan kondisi ekonomi yang terbelakang, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim, mendaulat NTT sebagai provinsi Darurat Manusia, sebab dengan tingkat pendidikan dan pemahaman yang minim, orang dengan mudah ditipu akan mendapat kerja yang bagus, apalagi tergiur karena diiming-dimingii gaji yang tinggi.

Situasi ini menjadikan NTT sebagai lahan basah bagi para calo. Mereka bermain seenaknya, apalagi kalau didukung oleh sebuah kepemimpinan atau lembaga yang korup. Lihat misalnya kasus yang dibuka oleh Brigadir Rudy Soik yang berani melaporkan atasannya yang diduga terlibat dalam human trafficking. Artinya, publik pun sudah meragukan institusi yang satu ini. Krisis kepercayaanpun akan muncul. Demo mahasiswa yang terjadi di Kupang beberapa waktu lalu adalah gambaran bagaimana reaksi publik terhadap sebuah rasa keadilan dan kemanusiaan yang dicederai.

Perdagangan manusia adalah bagian dari migrasi gelap, dan merupakan kasus yang paling ekstrem dari eksploitasi di dunia migrasi. Tidak berlebihan kalau dikatakan NTT darurat perdagangan manusia, hal itu didukung oleh data dan fakta yang ada.

Sekitar, dua tahun yang lalu, PBB menempatkan Indonesia pada posisi kedua sebagai negara-negara tempat terjadi tragedi perdagangan manusia. Dalam predikat ini, Indonesia dikenal sebagai negara penghasil, transit dan pengirim.

Berbeda dengan PBB, IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi) justeru menempatkan Indonesia pada peringkat pertama, menurut data yang dilansir, selama periode 2005-2012 sebanyak 4.668 korban perdagangan manusia ver-kewarganegaraan Indonesia. Jumlah ini masih bisa lebih, mengingat problem human trafficking di negeri ini tidak semuanya terdeteksi, karena human trafficking itu bermain di daerah gelap.

Menurut laporan itu, mayoritas kaum korban adalah perempuan (80 persen) dengan tingkat pendidikan mayoritas SD (30,64 persen). Memang, dalam hal ini NTT tidak berjalan sendirian, karena provinsi-provinsi lain juga terjebak dalam kasus yang sama, bahkan memiliki prosentase yang lebih tinggi. Provinsi Jawa Barat misalnya, dengan total korban 1.218 orang (26,9 persen), disusul Kalimantan Barat (15,62 persen), Jawa Tengah (12,62 persen), Jawa Timur (11,85 persen), NTB (6,11 persen), Sumatera Utara (5,85 persen), dan NTT (5,29 persen).

NTT, meski dengan prosentase yang kecil dibandingan dengan provinsi yang lain, tapi akhir-akhir ini tragedi yang menimpah tenaga kerja asal NTT, sungguh memprihatinkan. Saya kira masih segar dalam ingatan publik kasus Nirmala Bonat, kasus Wilfrida Soik, dan terakir yang baru terjadi akir 2014 adalah kasus Meriance Kabu, buruh migran asal Kupang yang disiksa di Malaysia, yang menurut laporan, korban mengalami luka fisik di bagian tubuh dan wajah, termasuk luka sobek pada bagian bibir dan gigi geraham yang dicabut secara paksa (pikiran-rakyat.com 24/12/2014 dan Tempo.co 24/12/2014).

Menyaksikan rentetan kasus kekerasan human trafficking berwajah TKI, menjadi pertanyaan yang menggugah kesadaran, ada apa dengan NTT? Mengapa menjadi surga bagi perdagangan manusia?

Menjawab pertanyaan di atas, publik diajak untuk melihat realitas NTT secara jujur. Hemat penulis, ada dua realitas yang bersentuhan langsung dengan masalah perdagangan manusia dalam konteks NTT: kemiskinan yang masih menjadi wajah mayoritas dan masalah pendidikan yang minim.

Pertama: Realitas kemiskinan yang menjadi wajah mayoritas. Greg Soetomo dalam bukunya, “Kekalahan Manusia Petani”, 1997, mengelompokkan tiga macam kemiskinan, yakni: pertama kemiskinan natural, yang sangat erat kaitannya dengan realitas alam seperti lahannya yang tandus, curah hujan kurang; kedua, kemiskinan kultural, seperti budaya malas, perjudian, dan sebagainya; dan ketiga, kemiskinan struktural, kemiskinan karena kebijakan negara yang salah, yang berdampak pada pemiskinan masyarakat.

Sebagai orang NTT, kita mungkin tidak terima dicap sebagai provinsi miskin. Tapi, kalau mau dilihat secara jujur, teori kemiskinan yang dikemukan Greg itu mendapat tempat untuk konteks NTT. Bahkan, kalau kita mau menambahkan teori Greg, sala satu penyebab kemiskinan struktural untuk konteks NTT, bukan hanya soal kebijakan pemerintah yang salah, tapi juga karena korupsi yang menggurita, akibatnya pembangunan di NTT berjalan setengah hati, atau juga di daerah-daerah tertentu di wilayah NTT, pembangunan itu berjalan di tempat dan mati rasa.

Di tengah realitas seperti itu, banyak orang merindukan perubahan, keadilan dan pembangunan. Orang NTT bisa mengubah realitas itu, asalkan masyarakatnya kreatif, serta pemerintah daerahnya giat dalam program pemberdayaan masyarakat.

Kedua: Pendidikan yang minim. Bila dicermati, yang menjadi korban human traficking berkedok tenaga kerja memiliki pendidikan yang minim. Mayoritas dari mereka adalah tamatan sekolah dasar (SD) atau bahkan ada yang tidak tamat pendidikan dasar itu. Pengetahuan yang minim membuat mereka mudah ditipu dan diperdaya.

Di atas dua realitas inilah drama perdagangan manusia itu dibangun oleh aktor-aktornya (sipil, pemerintah ataupun aparat keamanan) yang tega menjadikan manusia sebagai komoditas perdagangan.

Kerinduan akan kehidupan ekonomi yang lebih baik, akhirnya seringkali berakhir tragis di tangan majikan, entah karena perlakuan yang kasar dan tidak manusiawi, maupun karena gaji yang dijanjikan tak pernah dibayar.

Melawan Perdagangan Manusia
Perdagangan manusia adalah persoalan yang sangat pelik. Karena itu butuh keterlibatan semua pihak dalam memeranginya. Hemat penulis, kesadaran itu harus muncul dari masyarakat itu sendiri. Untuk itu butuh sosialisasi dan penyadaran guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, akan rentannya perdagangan manusia yang berwajah TKI.

Ketegasan Menakertrans Hanif Dhakiri, dalam sidak ke Kantor PT. Malindo Mitra Perkasa (MMP), sebuah PJTKI yang terletak di RT 019, Rw 007, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, saat kunjungannya ke Kupang beberapa waktu lalu, yang berbuntut penutupan MMP, membuka ke ruang publik tentang bagaimana masalah TKI itu bukan hanya soal di luar, tempat TKI bekerja, melainkan sudah dimulai sejak awal, di dalam negri, saat perekrutan sebagai sumber dan akar masalahnya.

Tingginya angka perdagangan manusia berwajah TKI yang menjadi fenomena yang mencuat di NTT, adalah cerminan kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja, sehingga orang harus keluar dari daerah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Karenanya, peran pemerintah juga sangat penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah -melalui kebijakan dan politik pembangunan- harus berani membuat terobosan-terobosan baru dalam menyediakan lapangan kerja yang baru bagi masyarakat, sehingga kesejahteraan ekonomi yang diinginkan bisa tercapai.

Lingkaran perdagangan manusia ini sudah memiliki jaringan yang cukup kuat. Keberanian brigadir Rudy Soik, membongkar jaringan itu perlu mendapat dukungan publik. Rudy, yang karena keberaniannya menyuarakan ketidak adilan, meski harus menelan pil pahit, sebab nasib tragis harus dijalaninya, ia ditahan persis setelah penayangan acara Mata Najwa di Metro TV. Keberanian Rudy, bisa jadi sebagai pintu masuk dalam membongkar gurita perdagangan manusia di NTT, yang diduga melibatkan oknum di institusinya sendiri.

Memang, belakangan penangkapan brigadir Rudy menuai tanda tanya publik, karena penagkapan itu “mencurigakan” sebab terjadi saat Rudy dan Polisi Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) tengah berupaya mengungkap jaringan perdagangan manusia di NTT yang melibatkan masyarakat sipil, pemerintah, dan oknum kepolisian dari tingkat lokal sampai tingkat nasional.

Ini berarti, publik pun sedang mengharapkan keadilan ditegakkan dalam proses hukum, mengungkap siapa saja yang terlibat, termasuk oknum di intitusi kepolisian itu sendiri.

NTT, adalah surga perdagangan manusia. Rudy Soik, dan anak-anak NTT, merindukan perubahan dan keadilan. Pilihannya, akhiri gurita sindikat perdagangan manusia, atau akan banyak anak NTT lain yang sedang meng-antri dalam list “perdagangan”.

NTT butuh perubahan, tapi bukan melalui eksploitasi dan perdagangan anak-anak NTT. NTT butuh sistem ekonomi yang menjangkau dan mampu memberdayakan masyarakat, dia butuh pemimpin-pemimpin daerah yang bersih dari KKN untuk sebuah pembangunan yang total. (*)

Ditulis oleh: Anselmus Baru, CMF. – Penulis adalah Alumnus Universidad San Buenaventura, Bogotá, Colombia. Tinggal di Caracas, Venezuela.

Next Story »

Flores, Taman Eden yang Hilang Telah Ditemukan (Bagian 1)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *