Empat Bupati Terancam Tak Digaji

KUPANG. FBC- Hingga pertengahan bulan Januari 2015, empat dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Para kepala daerah dan DPRD di empat kabupaten itu terancam tidak akan mendapatkan gaji selama enam bulan pertama.

Sekda-NTT-Frans-Salem

Sekda NTT, Frans Salem

“Sesuai Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri lewat Nomor 903/6865/SJ tertanggal 24 November 2014 yang ditujukan kepada gubernur, bupati/wali kota, ketua DPRD provinsi, ketua DPRD kabupaten/kota di seluruh Indonesia telah ditetapkan, pemerintah akan memberikan sanksi kepada gubernur, bupati, walikota bersama DPRD jika tidak menetakan APBD 2015 hingga batas waktu yakni 31 Desember 2014. Sanksi itu berupa tidak memberikan gaji kepada mereka selama enam bulan pertama di tahun 2015. Ini aturannya jelas,” kata Sekda NTT, Frans Salem.

Dihubungi di Kupang, Senin (19/12015) Frans Salem mengatakan, empat kabupaten yang belum menetapkan APBD hingga hari ini adalah Kabupaten Lembata, Kabupaten Sumba Barat Daya, Belu, dan Malaka.

Dia menegaskan, para bupati, wakil bupati dan DPRD dari empat kabupaten di NTT terancam tidak menerima gaji selama enam bulan pertama di tahun 2015 lantaran hingga saat ini belum menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (ABPD) tahun 2015.

Dikatakannya, pemerintah provinsi NTT telah mengingatkan agar segera ditetapkan APBD sesuai edaran mendagri namun ternyata ada persoalan. Karena itu, Pemprov NTT juga sudah menyurati mendagri terkait kondisi yang terjadi di empat kabupaten ini agar bisa dipertimbangkan kembali sanksi yang bakal diberikan.

Alasan
Sekda menjelaskan, surat Pemprov NTT kepada  mendagri itu dikirimkan untuk menginformasikan tentang empat kabupaten yang belum menetapkan APBD-nya. Surat itu juga dikirimkan untuk meminta apakah terhadap empat daerah ini diberi sanksi sesuai surat edaran itu atau tidak.

Frans juga mengatakan, dalam surat itu juga dijelaskan tentang sejumlah alasan mengapa penetapan APBD 2015 di keempat kabupaten itu molor hingga hari ini.

“Kita jelaskan bahwa di Belu dan Malaka karena pembentukan DPRD, Belu yang menjadi kabupaten induk dan Malaka yang merupakan DOB (Daerah Otonom Baru) belum memiliki DPRD. Sedangkan Sumba Barat Daya karena masalah politik, dan Lembata ini yang memang dinamika di pembahasan cukup alot menjadi molor terus,” katanya.

Ditanya, jika mereka sudah menerima gaji bulan Januari kemudian  ada perintah mendagri untuk tidak menerima gaji, apa yang harus dilakukan, sekda mengatakan tentu semuanya akan kembali berdasarkan aturan. Bisa saja mereka harus mengembalikan uang negara yang sudah mereka terima itu.

“Tapi sebaiknya kita tunggu saja jawaban dari mendagri tentang surat kita itu supaya leb ih pasti dan jangan berandai-andai. Kita tentu berharap agar mendagri mempertimbangkan dengan bijaksana alasan yang sudah kita sampaikan,” kata Frans Salem. (Oni)

Next Story »

Petani Reroroja Terancam Gagal Panen

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *