Sengketa Pantai Pede

Antara Ruang Publik dan Lahan Komersial

Warga Labuan Bajo ingin Pantai Pede tetap menjadi ruang publik seperti sekarang ini.

Warga Labuan Bajo ingin Pantai Pede tetap menjadi ruang publik seperti sekarang ini.

Warga Labuan Bajo berharap Pantai Pede jadi ruang public, sementara Pemprov NTT ingin menjadikan areal tersebut sebagai lahan komersial

GONJANG-GANJING seputar Pantai Pede di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat ternyata terus meruncing dan memanas. Kendati demikian, masalah ini harus segera berujung demi kebaikan bersama. Tidak boleh ada yang dirugikan dalam masalah ini baik itu pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan seluruh masyarakat Kabupaten Manggarai Barat terutama warga kota Labuan Bajo.

Lokasi yang “diperebutkan” itu adalah lokasi Pantai Pede yang pernah menjadi lokasi puncak Sail Komodo tahun 2013 lalu. Masyarakat menginginkan agar lokasi itu menjadi ruang terbuka hijau (RTH) alias ruang publik bagi masyarakat setempat sehingga tidak boleh dilakukan pembangunan apapun di lahan tersebut. Sementara pemerintah provinsi yang menjadi pemilik lahan itu menginginkan agar lokasi itu jangan dibiarkan kosong tetapi perlu dimanfaatkan sehingga bernilai guna bagi daerah  baik provinsi maupun kabupaten.

Persoalan yang mencuat belakangan ini hingga memunculkan berbagai aksi di Labuan Bajo dan Kupang adalah status kepemilikan lahan tersebut. Pemerintah Provinsi mengakuinya sebagai milik mereka dengan bukti-bukti yang jelas, demikian juga pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengakuinya sebagai milik mereka dengan bukti-bukti yang jelas juga.

Klaim pemerintah provinsi bahwa Pantai Pede adalah milik  pemprov NTT berdasarkan berita acara serah terima/hibah barang Nomor PL.302/I/2/PSB-99 tanggal 19 April 1999 dari Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya RI kepada Gubernur NTT atas Tanah sertifikat Hak Pakai Nomor 10 Tahun 1989 dengan luas 17,286 m2 dan tanah sertifikat Hak Pakai nomor 11 Tahun 1989 dengan luas 14,384 m2 yang berlokasi di Pantai Pede. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolahan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 2 dan 5.

Namun keabsahan dan kebenaran dari dokumen-dokumen tersebut menjadi pertanyaan pasalnya, berdasarkan keterangan Gubernur dalam suratnya kepada Bupati Mabar tanggal 11 September 2012, tentang status tanah di Pantai Pede yakni bahwa tanah sertifikat hak pengelolaan Nomor 1 Tahun 1994 dengan luas 29,690 m2 diperoleh dengan cara pembelian yang bersumber dari APBD Provinsi NTT; Tanah sertifikat Hak Pakai Nomor 10 tahun 1989 dengan luas 17,286 m2 dan tanah sertifikat Hak Pakai Nomor 11 tahun 1989 dengan luas 14,384 m2 diperoleh dengan cara hibah/penyerahan dari Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya RI sesuai berita acara serah terima Barang nomor PL.302/I/2/PSB-99 tanggal 19 April 1999. 

Penjelasan Gubernur NTT tersebut tidak serta merta diamini oleh Pemerintah Manggarai Barat dan masyarkat. Pasalnya, beberapa pertanyaan masih membutuhkan jawaban antara lain bagaimana tanah tersebut bisa ‘jatuh’ ke pihak Kementerian Pariwisata, Seni dan Budaya RI dan adakah dokumen serta seperti apakah isi surat penyerahan tanah itu ke pihak Kementerian RI.

Ruang Publik
Dari sudut pandang pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, sesungguhnya lahan di Pantai Pede tersebut telah disertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai masing-masing terdiri dari 3 sertifikat yaitu: Hak Pakai No 1 tahun 1994 seluas 29.690 m2 (lokasi Hotel New Bajo), Hak Pakai No 10 tahun 1989 seluas 17,286 m2 dan Hak Pakai No 11 tahun 1989 seluas 14,384 m2, Lokasi yang selama ini dijadikan ruang publik dan pernah dijadikan sebagai puncak acara Sail Komodo 2013.

Kemudian setelah Manggarai Barat menjadi daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pernah mengeluarkan beberapa Peraturan daerah (Perda) tentang pengelolaan Pantai Pede. Perda-Perda tersebut yakni. Perda itu adalah, Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang lokasi Pantai Pede (HP 10 dan 11) sebagai objek wisata yang dikelola langsung oleh Pemda Mabar dan Perda No. 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga Air yang kemudian diganti dengan Perda No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang mana menegaskan bahwa salah satu objek penerimaan retribusi daerah adalah objek wisata Pantai Pede.

Selain itu, ada rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Mabar melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Nomor PPT.503.650/016/VII/2012, tentang pemberian Ijin Prinsip Lokasi (IPL) di atas tanah HP 10 dan HP 11 dan Berita Acara Nomor P.519/1.1/IV/1994 tanggal 5 April 1994 tentang Penyerahan asset Provinsi NTT atas sebidang tanah di Pantai Pede yang berukuran 31,670 m2 (HP 10 dan HP 11) kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Meskipun Perda-Perda tersebut telah terbit namun belakangan Perda-Perda itu tidak diakui oleh pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi menganggap Perda-Perda itu sebagai Perda liar dan tidak berlaku karena lahan-lahan tersebut merupakan aset pemerintah provinsi.

Dialog Terbuka
Bupati Manggarai Barat, Agustinus Dula dalam percakapannya dengan FBC di Kupang, 19 Desember 2014 lalu mengungkapkan, masalah Pantai Pede memang harus segera diselesaikan secara baik sehingga semuanya menjadi jelas. Jangan dibiakan berlarut-larut karena bisa menimbulkan ekses lain yang tidak membawa manfaat bagi siapa pun baik itu masyarakat, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi.

Bupati mengakui telah melakukan pendekatan dengan pemerintah provinsi melalui Gubernur NTT agar secepatnya dilakukan pertemuan terbuka untuk penyelesaian masalah pantai Pede ini. Penyelesaian itu menjadi sangat penting agar tidak ada lagi saling curiga satu sama lain dan mencoba mengait-ngaitkan dengan urusan politik.

Dula mengakui, Guberur NTT, Frans Lebu Raya sudah bersedia menghadiri pertemuan itu pada Januari ini.

Bupati mengakui, pemerintah dan DPRD Kabupaten Manggarai Barat sudah berulang kali melakukan upaya agar Pantai Pede diserahkan menjadi aset Kabupaten Mabar,  baik lewat surat resmi  maupun secara lisan. Dia juga sudah pernah menyampaikan secara lisan kepada gubernur tentang persoalan itu dan gubernur mengatakan bahwa Pantai Pede harus lebih bermanfaat.

Gubernur Frans Lebu Raya pada sebuah kesempatan belum lama ini menyatakan, lahan yang ada di Pantai Pede itu adalah milik Pemerintah Provinsi NTT dan akan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat ketimbang dibiarkan kosong begitu saja.

“Lahan itu milik pemerintah provinsi NTT, karena itu pemerintah provinsi akan memanfaatkan lahan itu dengan baik. Apa yang akan dilakukan di atas lahan itu tentu sesuatu yang bermanfaat untuk daerah,” katanya.

Lahan itu memang menjadi lahan yang amat sangat strategis, yang selama ini menjadi ruang terbuka dan tempat wisata masyarakat Labuan Bajo. Karena itu, misalnya akan dibangun hotel berbintang di lokasi itu oleh investor, pemerintah provinsi dan investor itu tidak boleh menutup lahan itu untuk masyarakat, terutama di pantai yang menjadi tempat wisata masyarakat Labuan Bajo selama ini.

Semua kepentingan terkait lahan di Pantai Pede itu harus segera diselesaikan dengan baik. Tentu baik pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat harus bersikap bijaksana sehingga kepentingan masyarakat juga jangan diabaikan begitu saja. Salah satu solusi yang boleh ditawarkan dalam pertemuan itu adalah, jika benar akan dibangun hotel berbintang di lokasi eks puncak Sail Komodo itu, akses masyarakat menuju  pantai untuk berwisata jangan ditutup. (*)

Penulis: Bonne Pukan

Editor: EC. Pudjiachirusanto

Dua Wajah Pantai Koka

Next Story »

Menghutankan Mageloo, Merawat Kehidupan

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *